Oleh: Deni Andestia
Ketua Tim Bidang Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Pembinaan Rakyat Lampung (LSM-PRL)
Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah dengan potensi besar di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah, sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, hingga posisinya sebagai gerbang Pulau Sumatera menjadi modal penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik berbagai potensi tersebut, Lampung juga menghadapi tantangan yang tidak ringan.
Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian publik tertuju pada berbagai persoalan yang muncul di berbagai sektor. Mulai dari perkara dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri, hingga Polda Lampung, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap pengelolaan keuangan daerah, persoalan penggunaan anggaran pendidikan dan kesehatan, proyek infrastruktur, aktivitas tambang emas ilegal di Way Kanan, perambahan kawasan hutan, hingga berbagai keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Persoalan-persoalan tersebut memang berdiri sendiri dan memiliki proses penyelesaian masing-masing. Namun, semuanya menghadirkan satu benang merah yang sama, yakni pentingnya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi penggunaan anggaran, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam aspek penegakan hukum, berbagai proses penyelidikan, penyidikan, penggeledahan, penyitaan barang bukti, hingga persidangan yang dilakukan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa dugaan penyimpangan penggunaan keuangan negara terus menjadi perhatian. Masyarakat tentu berharap setiap proses hukum berjalan profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah sehingga mampu memberikan kepastian hukum sekaligus rasa keadilan.
Di sisi lain, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menjadi instrumen penting dalam memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Provinsi Lampung merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, opini tersebut bukan berarti tidak ada kekurangan. BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari penyempurnaan sistem pengendalian intern dan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sektor pendidikan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian besar karena mengelola anggaran yang sangat besar melalui APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana BOS, Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD), serta berbagai program peningkatan mutu pendidikan. Di tengah besarnya alokasi anggaran tersebut, masih muncul berbagai keluhan masyarakat, mulai dari dugaan pungutan di lingkungan sekolah hingga pengelolaan anggaran yang dinilai perlu diawasi lebih ketat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi peserta didik.
Hal serupa juga terjadi di sektor kesehatan. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan alat kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan. Oleh karena itu, setiap proses pengadaan maupun penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka, efisien, dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi perhatian masyarakat. Jalan, jembatan, gedung pemerintah, irigasi, serta berbagai fasilitas umum terus dibangun setiap tahun dengan menggunakan anggaran yang tidak sedikit. Karena itu, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu pelaksanaan, serta kesesuaian dengan spesifikasi teknis harus menjadi prioritas. Pengawasan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima pekerjaan merupakan bagian penting untuk memastikan pembangunan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Di sektor lingkungan hidup, tantangan juga tidak kalah besar. Aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Way Kanan, perambahan kawasan hutan, hingga berbagai persoalan di kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) menjadi pengingat bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan perlu dilakukan secara konsisten agar sumber daya alam Lampung tetap terjaga untuk generasi mendatang.
Sementara itu, pengelolaan dana desa juga menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat. Dana yang digelontorkan pemerintah setiap tahun bertujuan mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu, pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan. Setiap temuan audit maupun proses hukum yang berkaitan dengan dana desa hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengawasan, bukan sekadar mencari kesalahan.
Pada akhirnya, pelayanan publik tetap menjadi ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan bebas dari praktik yang merugikan. Pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, infrastruktur yang baik, serta birokrasi yang bersih merupakan harapan yang terus disampaikan masyarakat kepada pemerintah.
Seluruh tantangan tersebut tentu tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, BPK, Inspektorat, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya memandang bahwa kritik bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan wujud kepedulian agar tata kelola pemerintahan semakin baik. Pengawasan yang dilakukan masyarakat, media, akademisi, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga swadaya masyarakat merupakan bagian dari upaya bersama untuk menjaga integritas pemerintahan dan memastikan anggaran negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan yang berkualitas.
Lampung memiliki potensi untuk menjadi salah satu provinsi yang maju dan berdaya saing. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan apabila seluruh pemangku kepentingan berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan, menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil audit, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menegakkan hukum secara profesional, adil, dan transparan.
Kepercayaan publik adalah aset terbesar sebuah pemerintahan. Menjaga kepercayaan itu bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh elemen bangsa demi masa depan Lampung yang lebih baik.
