IdentikPos.com, Lampung Selatan – Organisasi Masyarakat Gempita Rakyat untuk Indonesia (PB Ormas Garuda) Lampung Selatan menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan mendatangi sejumlah instansi pemerintah, Senin (21/9/2026).
Aksi tersebut dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Lampung Selatan, DPRD Lampung Selatan, Dinas Tenaga Kerja Lampung Selatan, serta kantor pelayanan perpajakan atau KP2KP Lampung Selatan.
Ketua Umum PB Ormas Garuda, Ali Muhtamar, S.H., mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap perlindungan tenaga kerja, kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan yang berlaku, serta kontribusi perusahaan terhadap lingkungan.
Dalam aksi tersebut, Ormas Garuda menyampaikan sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan aktivitas J&T di wilayah Lampung Selatan.
Pertama, meminta kejelasan dan kelengkapan administrasi J&T yang beroperasi di wilayah Lampung Selatan.
Kedua, meminta agar status dan perlindungan para pekerja dipastikan, termasuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan.
Ketiga, meminta klarifikasi kepada pihak perpajakan terkait kewajiban PPh, PPN dan PPh 21 J&T Kalianda.
Keempat, meminta agar perusahaan memberikan kontribusi sosial atau CSR kepada lingkungan sekitar sesuai ketentuan yang berlaku.
Rangkaian aksi diawali dengan mendatangi Kantor BPJS Ketenagakerjaan Lampung Selatan. Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan Ormas Garuda diterima untuk melakukan audiensi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam audiensi tersebut, pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai kepesertaan pekerja J&T di Lampung Selatan.
Pihak BPJS menyampaikan bahwa pekerja yang dimaksud telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan kepesertaan tersebut, pekerja mendapatkan perlindungan apabila mengalami risiko kecelakaan kerja sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku.
Usai dari BPJS Ketenagakerjaan, rombongan Ormas Garuda bergerak menuju Kantor DPRD Lampung Selatan.
Di depan gedung DPRD, Ali menyampaikan kekecewaannya karena tidak ada anggota DPRD yang menemui massa aksi secara langsung.
“Kami datang ke sini karena DPRD adalah wakil rakyat. Pengaduan kami sampai hari ini belum ditangani. Bahkan ketika kami melakukan aksi, tidak ada anggota DPRD yang datang menemui kami,” ujar Ali dalam orasinya.
Ali juga mempertanyakan ketidakhadiran anggota DPRD saat aksi berlangsung. Pernyataan tersebut merupakan sikap dan penilaian Ormas Garuda dalam menyampaikan aspirasinya.
Tak lama kemudian, perwakilan Ormas Garuda diterima oleh Kepala Bagian Umum DPRD Lampung Selatan untuk melakukan audiensi.
Dalam pertemuan tersebut, pihak DPRD Lampung Selatan menyampaikan akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan yang disampaikan Ormas Garuda.
Rombongan kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Lampung Selatan.
Di kantor tersebut, Ormas Garuda meminta klarifikasi dan tindak lanjut atas pengaduan sebelumnya, khususnya terkait status pekerja dan kewajiban perusahaan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja.
Perwakilan Ormas Garuda kemudian diterima Kepala Disnaker Lampung Selatan untuk melakukan audiensi.
Kepala Disnaker menyampaikan terima kasih atas pengaduan yang disampaikan dan menyatakan akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan instansi.
“Terima kasih atas pengaduannya. Kami akan menindaklanjuti apa yang menjadi pengaduan kawan-kawan Ormas, LSM maupun wartawan karena itu memang menjadi bidang kami. Kami juga telah berkoordinasi dengan asisten terkait sosialisasi kepada setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja agar memenuhi kewajibannya, termasuk dalam hal ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Kepala Disnaker saat audiensi.
Rangkaian aksi kemudian berlanjut ke Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP Lampung Selatan.
Kedatangan Ormas Garuda ke kantor tersebut berkaitan dengan tuntutan mengenai aspek perpajakan J&T di wilayah Lampung Selatan. Mereka meminta agar kewajiban perpajakan perusahaan dapat dipastikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan.
Ormas Garuda menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan penting dalam mendukung penerimaan negara, sementara aspek penerimaan daerah harus ditempatkan sesuai jenis pajak dan kewenangan pemerintah daerah.
Dalam audiensi, pihak perpajakan juga menerima penyampaian aspirasi tersebut.
“Terima kasih kepada kawan-kawan Ormas Garuda yang aktif membantu pemerintah dalam mendorong kepatuhan perpajakan,” ujar salah satu perwakilan pihak perpajakan Lampung Selatan.
Rangkaian aksi tersebut berakhir setelah perwakilan Ormas Garuda melakukan audiensi dengan masing-masing instansi.
Ormas Garuda berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti oleh instansi terkait sesuai kewenangan, khususnya menyangkut administrasi usaha, perlindungan tenaga kerja, kepatuhan perpajakan, dan kontribusi sosial perusahaan terhadap lingkungan.
Pewarta: Suroso
