IdentikPos.com, Bandar Lampung – Ketika nurani publik dibungkam oleh laporan keuangan yang disulap rapi, mahasiswa bangkit menolak diam. Puluhan mahasiswa dari Forum Mahasiswa Lintas Studi (FORMALIS) Lampung hari ini menyatakan sikap yaitu, mereka akan turun ke jalan menuntut keadilan dan menantang kebusukan dalam tubuh birokrasi pendidikan.
Dalam sebuah kajian terbuka yang digelar dengan suasana khidmat di bawah megahnya arsitektur gedung publik (terlihat dalam foto di bawah), para mahasiswa duduk melingkar bukan untuk belajar teori, tetapi untuk menyiapkan langkah nyata: melawan korupsi yang mencuri hak anak-anak bangsa.
Langit Pendidikan yang Kian Suram, dari hasil investigasi dan kajian ilmiah yang mereka lakukan, ditemukan adanya indikasi kuat penyimpangan keuangan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2024–2025 senilai Rp 190,2 miliar.
Anggaran yang seharusnya menjadi napas bagi sekolah dan tenaga pendidik, justru dibelokkan menjadi proyek bancakan, dikendalikan oleh segelintir pejabat dan rekanan yang haus keuntungan.
Penyimpangan itu bukan lagi kesalahan administratif tapi pembusukan sistematis.
Mulai dari split project, mark-up harga, hingga pengadaan fiktif yang disusun rapi di atas kertas, namun nihil di lapangan. Nama-nama rekanan yang sama muncul berulang – indikasi kuat adanya kolusi vertikal yang merampas asas keadilan dan transparansi publik.
Mahasiswa Menyerukan Perlawanan, Geram melihat penyelewengan yang mencederai amanah konstitusi, mahasiswa FORMALIS Lampung mengumandangkan seruan perlawanan moral:
“Kami bukan sekadar turun ke jalan, kami turun untuk menuntut pertanggungjawaban atas uang rakyat yang dikhianati! Kami berdiri untuk guru-guru di pelosok, untuk anak-anak yang belajar di sekolah bocor, untuk bangsa yang dirampas masa depannya!”
Aksi besar akan digelar Rabu, 12 November 2025, menyasar dua titik utama:
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, sebagai simbol kebobrokan tata kelola keuangan publik.
Kejaksaan Tinggi Lampung, sebagai benteng terakhir hukum yang harus bergerak menegakkan keadilan.
Tuntutan Mahasiswa;
1. Menuntut Kejati Lampung segera membuka penyelidikan dan audit investigatif atas dugaan penyimpangan anggaran pendidikan tahun 2024–2025.
2. Menyeret oknum pejabat dan rekanan yang terlibat ke meja hukum tanpa pandang bulu.
3. Meminta Gubernur Lampung mengevaluasi dan menonaktifkan pejabat yang diduga terlibat.
4. Mendorong transparansi publik melalui keterbukaan dokumen kontrak, realisasi, dan LPSE.
5. Menolak normalisasi korupsi pendidikan yang telah merampas hak generasi muda.
Suara Nurani Mahasiswa;
“Pendidikan bukan milik pejabat yang tamak,
tapi milik rakyat yang berharap masa depan.
Bila hukum tak lagi berani, maka mahasiswa akan berdiri di garis depan.”
Aksi ini akan menjadi momentum pengingat bahwa perlawanan mahasiswa bukanlah keributan — melainkan panggilan sejarah.
Ketika pemerintah gagal membersihkan dirinya, rakyat akademiklah yang akan menyalakan obor kebenaran. “Ujar Hanif selaku ketua FORMALIS”
FORMALIS Lampung menegaskan, perjuangan ini tidak akan berhenti di jalan.
Gerakan moral ini akan dikawal hingga ke ruang penyidikan, ke meja hukum, bahkan ke ruang publik tempat rakyat menuntut keadilan.
“Jika keadilan enggan turun dari kursinya, maka kami yang akan menyeretnya turun!”
