Oleh: Deni Andestia
Ada sebuah ironi dalam perjalanan kekuasaan. Ketika seseorang belum memiliki jabatan, ia kerap tampil dekat dengan masyarakat, mudah ditemui, terbuka terhadap komunikasi, dan sigap merespons berbagai persoalan. Namun, ketika jabatan telah berada di genggaman dan kedudukan semakin tinggi, tidak sedikit yang justru memperlihatkan perubahan sikap.
Sebagian pejabat seolah mulai menjaga jarak. Komunikasi yang dahulu terasa mudah perlahan menjadi sulit. Aspirasi yang sebelumnya didengar terkadang hanya berhenti sebagai pesan tanpa jawaban. Bahkan, persoalan yang membutuhkan perhatian dan respons terkadang terkesan dibiarkan berlalu.
Tentu, tidak semua pejabat bersikap demikian. Masih banyak pejabat publik yang menjalankan tanggung jawab dengan baik, terbuka terhadap kritik, serta memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat. Namun, perilaku segelintir pejabat yang terkesan cuek ketika telah berada di puncak jabatan patut menjadi bahan refleksi bersama.
Jabatan Bukan Tempat untuk Membangun Jarak
Jabatan publik bukan sekadar simbol kehormatan, fasilitas, kewenangan, ataupun pengakuan sosial. Di balik kedudukan tersebut terdapat tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif dan hukum, tetapi juga secara moral.
Semakin tinggi posisi seseorang dalam pemerintahan, semakin besar pula tuntutan terhadap kualitas kepemimpinannya.
Seorang pejabat tidak harus selalu menyetujui setiap permintaan. Tidak pula dituntut memenuhi semua keinginan setiap orang. Namun, memberikan jawaban, menjelaskan persoalan, membuka ruang komunikasi, dan menghargai aspirasi merupakan bagian dari etika kepemimpinan.
Sebab, tidak semua orang yang menghubungi pejabat datang membawa kepentingan pribadi. Ada masyarakat yang ingin menyampaikan persoalan, ada pihak yang membutuhkan penjelasan, dan ada pula yang menjalankan fungsi kontrol sosial demi kepentingan publik.
Ketika komunikasi justru tertutup, persoalan yang seharusnya dapat dijelaskan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpercayaan.
Kritik Bukan Ancaman bagi Kekuasaan
Salah satu ukuran kedewasaan seorang pejabat adalah kemampuannya menerima kritik.
Kritik tidak seharusnya dipandang sebagai serangan terhadap kehormatan atau kedudukan. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan sekaligus bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan.
Pers, organisasi masyarakat, akademisi, dan masyarakat sipil memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan serta mempertanyakan kebijakan publik.
Pejabat yang memiliki integritas tidak semestinya alergi terhadap pertanyaan. Justru keterbukaan dalam memberikan penjelasan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang dipimpinnya.
Kekuasaan yang tidak terbiasa mendengar kritik berisiko kehilangan salah satu instrumen penting untuk memperbaiki diri.
Jangan Lupa Jalan yang Pernah Dilalui
Ada satu hal yang seharusnya selalu diingat oleh setiap orang yang kini berada di posisi strategis: tidak ada jabatan yang hadir tanpa proses, dukungan, dan kepercayaan.
Seseorang yang hari ini duduk di kursi kekuasaan mungkin dahulu pernah berada dalam posisi yang membutuhkan perhatian, bantuan, dan dukungan orang lain.
Karena itu, jangan sampai perubahan kedudukan mengubah cara seseorang memperlakukan sesama.
Kehormatan seorang pejabat tidak ditentukan oleh seberapa sulit dirinya ditemui, seberapa tinggi protokoler yang mengelilinginya, atau seberapa banyak orang yang harus melewati berbagai lapisan untuk sekadar mendapatkan jawaban.
Kehormatan justru tumbuh dari sikap rendah hati, konsistensi, tanggung jawab, dan kesediaan untuk mendengarkan.
Kekuasaan Akan Berakhir, Rekam Jejak Akan Dikenang
Pada akhirnya, setiap jabatan memiliki batas waktu. Kekuasaan dapat berganti, kedudukan dapat berpindah, dan fasilitas yang melekat pada jabatan suatu saat akan ditinggalkan.
Namun, sikap dan rekam jejak seseorang akan tetap menjadi bagian dari ingatan publik.
Pejabat yang terbuka, responsif, dan peduli akan dikenang melalui pengabdiannya. Sebaliknya, mereka yang memilih membangun jarak dan mengabaikan komunikasi publik perlu menyadari bahwa kedudukan tidak selamanya menjadi ukuran penghormatan.
Tulisan ini bukan ditujukan untuk menghakimi seluruh pejabat, melainkan menjadi pengingat bahwa jabatan merupakan amanah, bukan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain.
Sebab, semakin tinggi seseorang menduduki jabatan, seharusnya semakin luas kepeduliannya, bukan semakin sempit ruang komunikasinya.
Jangan sampai seseorang berhasil mencapai puncak jabatan, tetapi justru kehilangan hal paling mendasar dalam kepemimpinan: kepekaan terhadap sesama.
Karena pada akhirnya, jabatan bisa membuat seseorang dihormati, tetapi hanya sikap, integritas, dan pengabdian yang membuatnya benar-benar dihargai.
RED






















