IdentikPos.com, Lampung Selatan – Kualitas pekerjaan pelebaran Jalan Ruas Karang Anyar–Krawangsari (R.180), Kecamatan Natar dan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan setelah ditemukan sejumlah bagian konstruksi beton mengalami keretakan dan kerusakan.
Hasil pengecekan lapangan pada Kamis (12/11/2026) memperlihatkan retakan memanjang pada permukaan badan jalan. Selain itu, sejumlah bagian tepi beton terlihat pecah, terbelah, bahkan mengalami pelepasan material.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mutu dan kualitas hasil pekerjaan infrastruktur yang menggunakan anggaran pemerintah dengan nilai kontrak mencapai Rp1.445.897.710 atau sekitar Rp1,44 miliar.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan subkegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar.
Proyek Tahun Anggaran 2026 itu dilaksanakan oleh CV. Pandawa Siham dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender.
Kondisi fisik yang ditemukan di lapangan perlu menjadi perhatian, mengingat konstruksi jalan harus memenuhi spesifikasi teknis, standar mutu, serta ketentuan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak.
Retakan pada beton memang tidak serta-merta membuktikan adanya kegagalan konstruksi. Namun, kondisi tersebut membutuhkan pemeriksaan teknis untuk memastikan penyebabnya, termasuk mutu material, ketebalan beton, kondisi tanah dasar, proses pengecoran, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
PUPR dan Kontraktor Diminta Berikan Klarifikasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan perlu memberikan penjelasan terkait hasil pekerjaan tersebut.
Beberapa aspek yang perlu diklarifikasi meliputi kesesuaian spesifikasi teknis, hasil pengujian mutu beton, ketebalan konstruksi, proses pengawasan, serta mekanisme penanganan apabila ditemukan bagian pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan.
Pihak pelaksana, CV. Pandawa Siham, juga diharapkan memberikan penjelasan mengenai kondisi beton yang mengalami keretakan dan pecah sebagaimana terlihat dalam dokumentasi pengecekan lapangan.
Apabila kerusakan ditemukan sebelum serah terima pekerjaan, perlu dipastikan tanggung jawab penyedia jasa dalam melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak dan masa pemeliharaan.
Penggunaan anggaran publik sebesar Rp1,44 miliar tentu harus diimbangi dengan hasil pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar penyelesaian pekerjaan secara administratif.
IDENTIKPOScom akan menelusuri lebih lanjut persoalan ini, termasuk meminta keterangan dari Dinas PUPR Lampung Selatan dan pihak kontraktor guna memastikan apakah hasil pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan kontrak.
Redaksi IDENTIKPOScom






















