IdentikPos.com, Lampung – Kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah atau yang selama ini dikenal dengan istilah study tour dan kunjungan industri masih kerap dipahami sebagai kegiatan yang sama. Padahal, keduanya memiliki tujuan, orientasi, serta mekanisme pelaksanaan yang berbeda.
Perbedaan tersebut menjadi penting untuk dipahami, terutama setelah Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan sejumlah kebijakan yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut bagi satuan pendidikan.
Penelusuran IDENTIKPOScom menemukan, pengaturan mengenai kegiatan study tour dan kunjungan industri di Lampung telah mengalami perkembangan sejak 2024.
Pada 20 Mei 2024, Gubernur Lampung saat itu, Arinal Djunaidi, menerbitkan Surat Edaran Nomor 60 Tahun 2024 tentang Study Tour dan/atau Kunjungan Industri pada Satuan Pendidikan di Provinsi Lampung.
Melalui kebijakan tersebut, satuan pendidikan diminta memprioritaskan kegiatan di dalam wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan dapat diarahkan ke pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, destinasi wisata edukatif lokal, hingga tempat industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam ketentuan itu juga ditegaskan bahwa kegiatan study tour bukan merupakan kegiatan wajib bagi peserta didik. Aspek kemanfaatan, keamanan, dan keselamatan harus menjadi pertimbangan utama.
Sekolah juga diwajibkan mengajukan permohonan izin kepada dinas pendidikan atau kantor Kementerian Agama sesuai kewenangannya, disertai proposal yang menjelaskan tujuan, lokasi, peserta, pendamping, transportasi, hingga akomodasi.
Penghentian Sementara pada 2025
Perkembangan berikutnya terjadi pada Juni 2025. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menerbitkan Surat Edaran Nomor 420/1642/V.01/DP.1/2025 tertanggal 3 Juni 2025.
Kebijakan tersebut mengatur penghentian sementara kegiatan study tour dan/atau kunjungan industri bagi satuan pendidikan jenjang SMA, SMK, dan SLB.
Langkah tersebut diambil setelah munculnya pro dan kontra di tengah masyarakat, khususnya menyangkut pembiayaan kegiatan yang dinilai dapat membebani orang tua atau wali murid.
Sekolah yang telah memiliki perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga untuk kegiatan pada Juni 2025 masih diberikan pengecualian dengan persyaratan izin tertulis. Sementara kegiatan yang belum direncanakan atau belum memiliki komitmen tersebut diminta dibatalkan sesuai ketentuan surat.
Tahun 2026, Kunjungan Industri SMK Memiliki Pengaturan Khusus
Hal menarik ditemukan dalam dokumen bertanggal 23 Januari 2026.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menerbitkan surat Nomor 400.3.8/17/V.01/2026 tentang Pemberian Izin Kunjungan Industri (KI) pada Satuan Pendidikan SMK se-Provinsi Lampung.
Dokumen tersebut ditandatangani atas nama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico.
Dalam ketentuannya, kunjungan industri SMK diprioritaskan dilaksanakan di wilayah Lampung. Apabila tempat dan tujuan yang dibutuhkan tidak tersedia, kegiatan dapat dilaksanakan di luar provinsi.
Kunjungan juga diperbolehkan ke beberapa dunia usaha atau industri selama relevan dengan kompetensi keahlian yang dimiliki sekolah.
Namun, terdapat ketentuan yang cukup tegas. Setelah melaksanakan kunjungan industri, guru pendamping dan peserta didik diminta langsung melakukan perjalanan pulang dan tidak diperkenankan mengunjungi tempat-tempat wisata.
Kegiatan juga tidak boleh bersifat memaksa dan harus dimusyawarahkan bersama orang tua atau wali murid.
Sekolah yang hendak melaksanakan kegiatan wajib mengirimkan surat permohonan dan proposal kesiapan kunjungan industri kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
Izin harus diperoleh sebelum kegiatan dilaksanakan. Sekolah juga wajib mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) serta menyampaikan laporan tertulis setelah kegiatan selesai.
Jangan Samakan Kunjungan Industri dengan Study Tour
Jika dilihat dari substansinya, study tour lebih berorientasi pada pengayaan wawasan dan pengalaman belajar. Siswa dapat mengunjungi museum, perguruan tinggi, pusat kebudayaan, maupun lokasi edukatif lainnya.
Sementara kunjungan industri memiliki sasaran yang lebih spesifik, yakni memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik mengenai dunia usaha dan dunia industri.
Bagi siswa SMK, kegiatan tersebut seharusnya memiliki hubungan dengan kompetensi keahlian yang dipelajari. Mereka perlu mendapatkan pengetahuan mengenai proses produksi, penggunaan teknologi, standar operasional, keselamatan kerja, hingga budaya profesional di lingkungan perusahaan.
Dengan demikian, kunjungan industri tidak semestinya hanya menjadi agenda perjalanan yang di dalamnya terdapat satu atau dua lokasi perusahaan sebagai pelengkap.
Ada tujuan pembelajaran yang harus dicapai dan hasil kegiatan yang harus dapat dievaluasi.
Sekolah dan Orang Tua Perlu Memahami Aturan
Perbedaan kebijakan tersebut menjadi perhatian bagi satuan pendidikan, khususnya SMA dan SMK di Provinsi Lampung.
Orang tua perlu mendapatkan penjelasan mengenai tujuan kegiatan, lokasi, jadwal, rincian pembiayaan, pendamping, serta manfaat yang akan diperoleh peserta didik.
Sementara pihak sekolah perlu memastikan bahwa kegiatan yang diselenggarakan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memiliki perencanaan pembelajaran yang jelas.
IDENTIKPOScom juga memandang perlu adanya penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung mengenai status keberlakuan surat penghentian sementara tahun 2025 setelah diterbitkannya surat pemberian izin khusus kunjungan industri SMK pada Januari 2026.
Termasuk bagaimana mekanisme pelaksanaannya bagi SMA yang hendak melakukan kegiatan study tour, mengingat dokumen izin khusus tahun 2026 yang ditemukan secara spesifik mengatur kunjungan industri SMK.
Pada akhirnya, kegiatan pendidikan di luar sekolah tidak boleh kehilangan tujuan utamanya.
Sebab, kunjungan industri adalah bagian dari pembelajaran untuk mengenalkan siswa pada dunia kerja, bukan sekadar perjalanan wisata yang diberi nama kegiatan pendidikan.
RED






















