IdentikPos.com, Lampung Barat – Bupati Lampung Barat, H. Parosil Mabsus, mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah tingkat SD dan SMP agar tidak menutup-nutupi maupun mengabaikan kasus perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan. Ia menegaskan, kepala sekolah yang terbukti tidak peduli dan membiarkan persoalan tersebut terancam dicopot dari jabatannya.
Peringatan itu disampaikan Parosil saat mengumpulkan seluruh kepala sekolah tingkat SD dan SMP bersama para camat se-Kabupaten Lampung Barat dalam Rapat Koordinasi Pemantapan Penanganan Perundungan di Lamban Pancasila, Rabu (11/11/2026).
Langkah tersebut bukan tanpa alasan. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merespons mencuatnya kasus dugaan perundungan terhadap seorang siswa di Pekon Batu Kebayan, Kecamatan Batu Ketulis, yang menjadi perhatian masyarakat.
Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa persoalan perundungan di lingkungan pendidikan tidak boleh dianggap sepele. Sekolah harus mampu memberikan perlindungan kepada peserta didik, bukan justru membiarkan persoalan atau berupaya menyembunyikannya demi menjaga nama baik institusi.
Dalam arahannya, Parosil menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan seluruh siswa. Apabila terjadi perundungan, pihak sekolah harus segera mengambil langkah penanganan dan tidak boleh bersikap acuh.
“Sanksinya tidak main-main. Siap dicopot dari kepala sekolah,” tegas Parosil.
Ia juga mengingatkan agar tindakan perundungan tidak dianggap sebagai candaan, kenakalan biasa, ataupun bagian dari proses pendewasaan anak.
“Jangan menganggap perundungan sebagai candaan, kenakalan biasa, atau bagian dari proses pendewasaan anak,” ujarnya.
Menurut Parosil, tidak boleh ada upaya menutup-nutupi kejadian ataupun mengabaikan hak-hak peserta didik yang menjadi korban.
“Tidak boleh ada upaya menutup-nutupi kasus atau mengabaikan hak-hak korban,” tegasnya.
Selain memberikan peringatan kepada kepala sekolah, Parosil meminta para camat ikut mengambil peran dalam pembinaan dan pengawasan satuan pendidikan di wilayah masing-masing. Ia bahkan meminta kepala sekolah segera melaporkan apabila terdapat camat yang meminta ongkos ketika diminta memberikan pembinaan ke sekolah.
Parosil juga menekankan bahwa penanganan perundungan harus mengutamakan pembinaan terhadap siswa yang terlibat, dengan mempertimbangkan kondisi dan tingkat permasalahan. Namun, apabila persoalan tidak dapat diselesaikan di tingkat sekolah, kepala sekolah harus segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Sebagai langkah pencegahan, seluruh sekolah diminta membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK), menghadirkan Duta Bullying, serta mengoptimalkan peran guru Bimbingan dan Konseling (BK).
Kepala sekolah juga diminta lebih aktif memantau aktivitas peserta didik, membangun komunikasi yang terbuka, serta menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa agar setiap persoalan dapat diketahui sejak dini.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat akan menggelar Apel Tematik Pencegahan Kekerasan terhadap Anak secara serentak pada 23 November 2026 di seluruh SD/MI dan SMP/MTs se-Kabupaten Lampung Barat.
Parosil menegaskan bahwa anak-anak merupakan generasi penerus sekaligus aset masa depan daerah. Karena itu, perlindungan terhadap mereka bukan hanya tanggung jawab sekolah, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat.
“Anak-anak adalah generasi penerus dan aset masa depan Kabupaten Lampung Barat. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan terlindungi,” kata Parosil.
Peringatan tersebut menjadi penegasan bahwa tanggung jawab kepala sekolah tidak hanya sebatas mengelola administrasi dan meningkatkan prestasi akademik. Lebih dari itu, kepala sekolah harus memastikan setiap peserta didik mendapatkan perlindungan dan hak untuk belajar tanpa intimidasi maupun kekerasan.
Pewarta: Deni Andestia






















