Menguji Arah Republik: Kekuasaan, Keadilan, dan Tanggung Jawab Sejarah

Selasa, 10 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh: Deni Andestia
Jurnalis IDENTIKPOScom

Indonesia sedang menghadapi serangkaian persoalan yang tidak dapat dibaca secara terpisah. Dinamika politik, perdebatan hukum, penegakan hukum, tekanan ekonomi, kualitas pendidikan, pelaksanaan program pemerintah, hingga persoalan lingkungan memperlihatkan satu pertanyaan mendasar: sejauh mana negara mampu menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab dan memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan?

Persoalan-persoalan tersebut bukan semata-mata daftar peristiwa yang datang silih berganti. Di baliknya terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni kualitas institusi, konsistensi penegakan konstitusi, kapasitas birokrasi, integritas pejabat publik, serta kemampuan negara mengelola kepentingan masyarakat yang semakin kompleks. Karena itu, membaca keadaan Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih luas daripada sekadar menilai siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan politik.

Dalam perspektif ketatanegaraan, negara yang kuat bukanlah negara yang kekuasaannya terkonsentrasi pada satu figur atau kelompok. Negara yang kuat adalah negara yang institusinya bekerja, hukum berlaku tanpa diskriminasi, kebijakan disusun berdasarkan kepentingan publik, dan kekuasaan dapat dikoreksi melalui mekanisme konstitusional. Di sinilah kualitas demokrasi Indonesia sedang diuji.

Konstitusi Harus Menjadi Batas Kekuasaan

Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum yang dibacakan dalam upacara kenegaraan atau dijadikan dasar formal untuk membenarkan keputusan pemerintah. Konstitusi merupakan kesepakatan tertinggi yang membatasi kekuasaan sekaligus menjamin hak warga negara. Seluruh penyelenggara negara, tanpa pengecualian, harus tunduk pada prinsip tersebut.

Dalam negara hukum demokratis, kekuasaan tidak boleh berjalan hanya berdasarkan kehendak politik. Setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum, mengikuti prosedur yang sah, dapat diuji, dan terbuka terhadap pengawasan. Prinsip ini dikenal sebagai constitutionalism, yaitu paham bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi dan hukum.

Demokrasi juga tidak cukup diukur dari penyelenggaraan pemilihan umum. Demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan yang menjalankan fungsi pengawasan, lembaga peradilan yang independen, pers yang bebas dan bertanggung jawab, serta ruang partisipasi masyarakat yang tidak dibatasi secara sewenang-wenang. Tanpa keseimbangan tersebut, demokrasi berisiko berhenti pada prosedur, sementara substansi keadilan dan kedaulatan rakyat semakin melemah.

Polemik Wakil Presiden dan Ujian Ketatanegaraan

Perkembangan politik dan hukum yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu ujian penting bagi tata kelola ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, yang diputus pada 30 Oktober 2026 dan salinan putusannya dirilis pada 10 November 2026, mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang diterbitkan untuk Gibran.

Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek sengketa tidak sah dan memerintahkan pihak kementerian terkait untuk mencabutnya. Perkembangan ini memiliki konsekuensi hukum terhadap dokumen administrasi yang disengketakan. Namun, penilaian mengenai dampaknya terhadap kedudukan Wakil Presiden harus tetap ditempatkan dalam kerangka hukum pemilihan umum dan mekanisme konstitusional yang berlaku.

Pada hari yang sama, berkembang pula pemberitaan mengenai penyampaian niat Gibran untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut disampaikan melalui keterangan pihak Istana. Akan tetapi, penyampaian niat tidak boleh serta-merta diperlakukan sebagai pengunduran diri yang telah selesai secara hukum. Statusnya harus dilihat berdasarkan tindakan resmi dan ketentuan konstitusi.

Perbedaan antara putusan atas dokumen administrasi, persyaratan pencalonan, pengunduran diri, dan pemberhentian dari jabatan merupakan hal yang sangat penting. Keempatnya memiliki dasar hukum serta prosedur yang tidak identik. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, sedangkan Pasal 8 ayat (2) mengatur pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Karena itu, polemik ini tidak sepatutnya diselesaikan melalui tekanan opini, spekulasi politik, ataupun kesimpulan yang melampaui kewenangan lembaga negara. Setiap pihak harus menghormati putusan pengadilan, memastikan tindak lanjut administratif berjalan sesuai hukum, dan menggunakan mekanisme konstitusional apabila terdapat persoalan mengenai jabatan publik.

Di sinilah kedewasaan demokrasi diuji: apakah hukum ditempatkan sebagai pedoman bersama atau justru diperlakukan sebagai alat untuk memenangkan kepentingan politik tertentu?

Polemik Ijazah Jokowi dan Tuntutan Kepastian Hukum

Polemik mengenai dokumen pendidikan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, juga memperlihatkan bagaimana persoalan hukum dapat berkembang menjadi perdebatan sosial dan politik yang panjang. Kehadiran Jokowi sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 November 2026, disertai penunjukan dokumen pendidikannya, menjadi bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.

Baca Juga :  Ciptakan Kamtibmas Aman dan Kondusif, Sat Samapta Polres Melawi Gelar Patroli Objek Vital

Dalam negara hukum, persoalan seperti ini harus diselesaikan melalui pembuktian yang sah, pemeriksaan yang objektif, dan putusan lembaga peradilan yang berwenang. Tidak tepat apabila tuduhan langsung dianggap sebagai kebenaran sebelum dibuktikan. Sebaliknya, setiap pihak juga harus menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan kepastian hukum melalui prosedur yang sah.

Prinsip praduga tak bersalah, perlindungan kehormatan seseorang, keterbukaan informasi publik, serta independensi peradilan harus berjalan secara seimbang. Perdebatan di ruang publik tidak boleh menggantikan proses pembuktian di pengadilan.

Persoalan ini memberikan pelajaran bahwa kepercayaan publik tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan politik atau pembelaan kelompok. Kepercayaan tumbuh ketika proses hukum berlangsung transparan, bukti diperiksa secara profesional, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penegakan Hukum dan Integritas Institusi

Penegakan hukum merupakan salah satu ukuran paling nyata dari kualitas sebuah negara. Masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan aparat dari jumlah perkara yang diungkap atau tersangka yang ditetapkan, tetapi juga dari kepastian prosedur, keadilan penanganan perkara, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Penetapan tiga personel kepolisian sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik pada awal November 2026 menjadi perhatian terhadap pentingnya akuntabilitas institusi penegak hukum. Namun, status tersangka tetap harus dibedakan dari putusan bersalah. Proses pembuktian dan hak setiap orang untuk memperoleh peradilan yang adil harus tetap dihormati.

Kasus yang melibatkan aparat penegak hukum memiliki dimensi lebih luas daripada perkara pidana individual. Ia menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi yang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi hak warga negara. Apabila dugaan pelanggaran justru muncul dari dalam institusi penegak hukum, pengawasan internal dan eksternal harus bekerja secara serius.

Dalam teori negara hukum, kewenangan yang besar harus selalu disertai pertanggungjawaban yang sepadan. Semakin besar kewenangan yang dimiliki suatu lembaga, semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan pengawasannya. Tidak boleh ada institusi yang merasa berada di atas hukum, sebab kewibawaan hukum justru lahir dari kesediaan semua pihak untuk tunduk kepadanya.

Politik, Kekuasaan, dan Krisis Kepercayaan

Politik seharusnya menjadi sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan sekadar arena mempertahankan kekuasaan. Namun, ketika kepentingan partai, kelompok, atau elite lebih dominan daripada kebutuhan publik, arah kebijakan negara dapat kehilangan orientasi substantifnya.

Dalam demokrasi, legitimasi pemerintahan tidak hanya bersumber dari kemenangan elektoral. Legitimasi juga dibangun melalui proses pengambilan keputusan yang terbuka, pelaksanaan pemerintahan yang adil, dan hasil kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pemerintah dapat memperoleh mandat melalui pemilu, tetapi mandat tersebut harus terus dijaga melalui kinerja dan pertanggungjawaban.

Di sinilah fungsi DPR menjadi sangat penting. Lembaga perwakilan tidak boleh hanya hadir sebagai pendukung kebijakan pemerintah. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan harus dijalankan secara substantif. Pengawasan yang kritis bukan bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari sistem demokrasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Demokrasi membutuhkan keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan kontrol terhadap kekuasaan. Stabilitas memang penting untuk memastikan program pembangunan berjalan. Namun, stabilitas yang dibangun dengan melemahkan pengawasan justru berpotensi menciptakan masalah baru. Pemerintahan yang kuat semestinya tidak takut terhadap kritik, sebab kritik yang berbasis fakta dapat menjadi sarana memperbaiki kebijakan.

Ekonomi: Pertumbuhan Harus Dirasakan Masyarakat

Dari sisi ekonomi, Indonesia mencatat pertumbuhan sebesar 5,47 persen pada triwulan III 2026. Angka tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi nasional tetap tumbuh di tengah dinamika global. Namun, pertumbuhan makro tidak otomatis menggambarkan pemerataan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Ukuran keberhasilan ekonomi tidak cukup berhenti pada pertumbuhan produk domestik bruto. Pemerintah juga harus memperhatikan kualitas lapangan kerja, tingkat pendapatan rumah tangga, daya beli, ketimpangan, produktivitas, serta kemampuan masyarakat memperoleh layanan dasar. Pertumbuhan yang tinggi akan kehilangan makna sosial apabila sebagian masyarakat masih menghadapi kesulitan memenuhi kebutuhan hidup.

Baca Juga :  Ini Yang Disampaikan Danrem 061/SK Kepada Personel Yonif 315/Garuda Akan Tugas Satgas di Papua

Dalam perspektif pembangunan inklusif, keberhasilan ekonomi harus memperluas kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pembangunan tidak boleh hanya menguntungkan sektor atau kelompok tertentu, tetapi harus menciptakan akses yang lebih adil terhadap pekerjaan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sumber daya ekonomi.

Kebijakan fiskal juga harus dikelola secara hati-hati. Setiap belanja negara perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, dan mekanisme evaluasi yang terbuka. Anggaran publik bukan sekadar angka dalam dokumen APBN, melainkan amanat rakyat yang harus menghasilkan manfaat nyata.

MBG dan Ujian Tata Kelola Kebijakan Publik

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan yang memiliki tujuan strategis, terutama dalam mendukung pemenuhan gizi dan kualitas sumber daya manusia. Tujuan tersebut penting karena persoalan gizi berkaitan langsung dengan kesehatan, kemampuan belajar, dan produktivitas generasi mendatang.

Namun, kebijakan publik tidak dapat dinilai hanya dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan program. Keberhasilan harus diukur melalui ketepatan penerima manfaat, kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, transparansi pengadaan, serta efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam ilmu kebijakan publik, terdapat perbedaan antara tujuan kebijakan dan hasil pelaksanaannya. Kebijakan yang dirancang dengan baik belum tentu berhasil apabila pelaksanaan di lapangan tidak didukung pengawasan, sumber daya, koordinasi, dan evaluasi yang memadai. Kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan inilah yang kerap menjadi persoalan utama dalam penyelenggaraan program pemerintah.

Karena itu, MBG harus ditempatkan sebagai investasi sosial jangka panjang, bukan semata-mata program yang dinilai berdasarkan jumlah penerima atau besarnya distribusi. Pemerintah perlu memastikan bahwa manfaatnya dapat diukur, kualitasnya terjaga, dan setiap rupiah anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pendidikan dan Masa Depan Bangsa

Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu negara. Kualitas pendidikan menentukan kemampuan generasi mendatang dalam menghadapi perubahan teknologi, persaingan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan tantangan sosial.

Persoalan pendidikan Indonesia tidak cukup diselesaikan melalui pergantian kurikulum atau peluncuran program baru. Perhatian harus diberikan pada kualitas pembelajaran, kompetensi dan kesejahteraan guru, pemerataan fasilitas sekolah, akses pendidikan di wilayah terpencil, serta kesenjangan kemampuan antardaerah.

Pembangunan pendidikan harus bergerak dari orientasi administratif menuju peningkatan mutu yang terukur. Keberhasilan tidak cukup dihitung dari jumlah gedung yang dibangun, bantuan yang disalurkan, atau kegiatan yang dilaksanakan. Hal yang lebih penting adalah apakah peserta didik benar-benar memperoleh kemampuan membaca, berpikir kritis, berhitung, berkomunikasi, dan memecahkan persoalan.

Dalam perspektif pembangunan manusia, pendidikan bukan sekadar instrumen untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. Pendidikan juga merupakan sarana memperluas kemampuan manusia untuk hidup bermartabat, mengambil keputusan secara rasional, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Oleh sebab itu, ketimpangan pendidikan pada dasarnya merupakan persoalan keadilan sosial.

Negara harus memastikan bahwa kualitas pendidikan tidak ditentukan oleh kemampuan ekonomi keluarga atau tempat seseorang dilahirkan. Anak-anak di perkotaan maupun pelosok harus memperoleh kesempatan yang adil untuk mengembangkan potensinya.

Bencana, Lingkungan, dan Tanggung Jawab Negara

Persoalan lingkungan juga tidak dapat ditempatkan sebagai isu tambahan dalam agenda pembangunan. Kerusakan ekosistem, kebakaran hutan dan lahan, banjir, kekeringan, serta bencana hidrometeorologi berkaitan erat dengan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 333 kejadian bencana sepanjang September 2026. Dari jumlah tersebut, 274 kejadian atau sekitar 82,3 persen merupakan kebakaran hutan dan lahan. Data ini memperlihatkan bahwa ancaman lingkungan membutuhkan perhatian serius, terutama dalam aspek pencegahan dan pengelolaan risiko.

Penanganan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada respons setelah kejadian. Negara perlu memperkuat mitigasi, tata ruang, pengawasan kawasan rawan, perlindungan hutan, kesiapan infrastruktur, dan edukasi masyarakat. Pencegahan yang baik dapat mengurangi korban, kerugian ekonomi, serta beban anggaran negara.

Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan biaya sosial yang jauh lebih besar. Karena itu, pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan bukan pilihan tambahan, melainkan kewajiban negara dalam menjaga keberlangsungan kehidupan.

Baca Juga :  Memasuki Hari Ketiga, Polda Lampung Jamin Event WSL Krui Pro 2024 Aman dan Terkendali

Ketahanan Pangan, Energi, dan Kemandirian Nasional

Di tengah perubahan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global, ketahanan pangan dan energi menjadi bagian penting dari kedaulatan negara. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan eksternal dapat meningkatkan kerentanan ketika terjadi konflik, gangguan perdagangan, perubahan harga, atau krisis rantai pasok internasional.

Kemandirian pangan tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan produksi. Negara juga perlu memperbaiki distribusi, perlindungan petani, akses pupuk, infrastruktur pertanian, teknologi, penyimpanan hasil panen, serta kepastian pasar. Demikian pula dalam sektor energi, kebijakan harus memperhatikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, efisiensi, dan transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan.

Ketahanan nasional pada masa kini tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan dan keamanan. Ketahanan juga ditentukan oleh kemampuan negara menjamin kebutuhan dasar masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, mengembangkan teknologi, dan melindungi sumber daya strategis.

Akar Persoalan: Kapasitas Negara dan Kualitas Tata Kelola

Jika seluruh persoalan tersebut dibaca secara menyeluruh, terlihat bahwa tantangan Indonesia bukan hanya terletak pada banyaknya masalah sektoral. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara merancang kebijakan, mengelola kewenangan, mengawasi pelaksanaan, dan memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, setidaknya terdapat prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, kepastian hukum, dan keadilan. Prinsip-prinsip tersebut tidak boleh berhenti sebagai slogan dalam dokumen perencanaan. Semuanya harus tercermin dalam cara pemerintah mengambil keputusan dan melayani masyarakat.

Kapasitas negara juga tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya lembaga. Kapasitas negara tercermin dari kemampuan institusi menerjemahkan kebijakan menjadi hasil yang nyata. Pemerintahan yang memiliki program besar tetapi lemah dalam pelaksanaan akan menghadapi kesenjangan antara janji dan kenyataan.

Di sinilah pentingnya birokrasi profesional, pengawasan yang independen, data yang dapat diuji, serta evaluasi kebijakan yang terbuka. Setiap program harus memiliki tujuan yang jelas, ukuran keberhasilan yang masuk akal, dan mekanisme koreksi apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan sasaran.

Pemerintah juga harus membangun budaya pengambilan keputusan berbasis bukti. Kebijakan publik tidak seharusnya disusun hanya berdasarkan popularitas, kepentingan jangka pendek, atau pertimbangan politik. Kebijakan yang baik harus melalui kajian, mempertimbangkan dampak sosial, mendengar masyarakat, dan dapat dievaluasi secara objektif.

Tanggung Jawab Sejarah Republik

Indonesia tidak kekurangan gagasan pembangunan, sumber daya alam, maupun potensi manusia. Tantangan terbesarnya adalah memastikan seluruh potensi tersebut dikelola melalui institusi yang berintegritas dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Perbedaan pandangan politik merupakan bagian wajar dari demokrasi. Kritik terhadap pemerintah juga merupakan hak warga negara. Namun, kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok. Kekuasaan harus dibatasi, hukum harus dihormati, dan setiap kebijakan harus terbuka terhadap penilaian publik.

Masa depan republik tidak boleh bergantung pada kekuatan satu figur, satu partai, atau satu kelompok kepentingan. Negara harus dibangun di atas institusi yang kuat, sistem hukum yang adil, birokrasi yang profesional, pendidikan yang bermutu, ekonomi yang inklusif, serta pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan semata-mata seberapa banyak program diluncurkan atau seberapa kuat kekuasaan dipertahankan. Ukurannya adalah seberapa jauh negara mampu melindungi hak rakyat, memperluas keadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan menyiapkan masa depan generasi berikutnya.

Republik membutuhkan pemimpin yang bertanggung jawab, tetapi lebih dari itu, republik membutuhkan institusi yang berintegritas. Republik membutuhkan hukum yang berwibawa, bukan hukum yang tunduk pada kepentingan. Republik membutuhkan pembangunan yang tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

Sebab, kekuasaan pada hakikatnya bukanlah hak untuk menguasai negara, melainkan amanat untuk mengabdi kepada rakyat. Dan tanggung jawab sejarah setiap pemerintahan adalah memastikan bahwa amanat tersebut tidak berhenti sebagai janji, tetapi diwujudkan melalui keadilan, kesejahteraan, dan masa depan Indonesia yang lebih bermartabat.

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Polsek Kotabumi Utara Pantau SPBU Madukoro, Pastikan Distribusi BBM di Lampung Utara Berjalan Aman dan Tertib
Kapolda Lampung Perkuat Sinergi dengan Ulama, Dai Kamtibmas Jadi Garda Persatuan dan Keamanan
SMK Berdampak Diluncurkan, Ervin Ferdian Dorong Lulusan Jadi Tenaga Kerja Produktif dan Wirausaha Baru
Bobol Rumah Warga di Wonosobo, Doni Ditangkap Tekab 308 Polres Tanggamus, Kerugian Capai Rp45 Juta
Satu SMK Gandeng Lima Perusahaan, Thomas Amirico Perkuat Link and Match Pendidikan dengan Dunia Industri
Wakapolres Tanggamus Tegakkan Disiplin, Personel Satreskrim yang Absen Apel Diberi Pembinaan
Gubernur Mirza Luncurkan SMK Berdampak, Lampung Bidik Lulusan Siap Kerja dan Berdaya Saing Global
SMKN Wilayah III Unjuk Produk Unggulan, Dukung Transformasi SMK Berdampak di Lampung
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 22:11 WIB

Polsek Kotabumi Utara Pantau SPBU Madukoro, Pastikan Distribusi BBM di Lampung Utara Berjalan Aman dan Tertib

Rabu, 18 November 2026 - 22:07 WIB

Kapolda Lampung Perkuat Sinergi dengan Ulama, Dai Kamtibmas Jadi Garda Persatuan dan Keamanan

Rabu, 18 November 2026 - 19:57 WIB

SMK Berdampak Diluncurkan, Ervin Ferdian Dorong Lulusan Jadi Tenaga Kerja Produktif dan Wirausaha Baru

Rabu, 18 November 2026 - 19:44 WIB

Bobol Rumah Warga di Wonosobo, Doni Ditangkap Tekab 308 Polres Tanggamus, Kerugian Capai Rp45 Juta

Rabu, 18 November 2026 - 18:05 WIB

Satu SMK Gandeng Lima Perusahaan, Thomas Amirico Perkuat Link and Match Pendidikan dengan Dunia Industri

Berita Terbaru