IdentikPos.com, Jakarta – Polda Lampung meraih penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas keberhasilan Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah dalam melampaui target penuntasan perkara tindak pidana pertanahan tahun 2026.
Penghargaan berupa piagam dan penyematan Pin Emas tersebut diberikan kepada Kapolda Lampung bersama Tim Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Penyematan Pin Emas dan penyerahan piagam penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, didampingi Kapolri dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap kinerja Polda Lampung dalam mendukung pemberantasan praktik mafia tanah serta memperkuat penegakan hukum di bidang pertanahan.
Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun mengatakan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh personel yang tergabung dalam Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung.
“Penghargaan Pin Emas ini merupakan bentuk apresiasi atas kinerja Satgas Anti Mafia Tanah Polda Lampung yang berhasil melampaui target penuntasan perkara tindak pidana pertanahan tahun 2026. Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja,” ujar Yuni.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan keseriusan Polda Lampung dalam mendukung pemberantasan mafia tanah melalui penegakan hukum dan koordinasi bersama instansi terkait.
Ia menegaskan, penanganan tindak pidana pertanahan menjadi perhatian serius kepolisian karena praktik mafia tanah tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam hak masyarakat atas kepemilikan dan penguasaan tanah.
“Polda Lampung berkomitmen untuk terus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang memanfaatkan persoalan pertanahan untuk melakukan penipuan, pemalsuan dokumen, maupun tindakan melawan hukum lainnya,” tegasnya.
Dalam kegiatan tersebut, Polda Lampung menjadi salah satu dari 10 kepolisian daerah yang menerima penghargaan Pin Emas dari Menteri ATR/BPN.
Selain Polda Lampung, penghargaan serupa diberikan kepada Polda Riau, Polda Maluku, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Sulawesi Selatan, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Utara.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pemutaran video selayang pandang Satgas Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, dilanjutkan laporan kegiatan oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan sambutan dan pengarahan Kapolri serta Jaksa Agung. Selanjutnya, Menteri ATR/BPN memberikan pengarahan sekaligus membuka rapat koordinasi secara resmi.
Yuni menambahkan, penghargaan tersebut bukan menjadi alasan bagi jajaran Polda Lampung untuk berpuas diri. Sebaliknya, capaian itu menjadi motivasi untuk semakin memperkuat sinergi dengan Kementerian ATR/BPN dan instansi terkait dalam mencegah serta menindak berbagai bentuk kejahatan pertanahan.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan profesionalisme dalam penanganan setiap perkara. Kami juga mengajak masyarakat untuk segera melapor apabila mengetahui atau menjadi korban dugaan praktik mafia tanah, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya.
Melalui penghargaan tersebut, Polda Lampung menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat penegakan hukum dan mendukung terciptanya kepastian hukum di bidang pertanahan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
Pewarta: Deni Andestia






















