IdentikPos.com, Pesisir Barat – Maraknya isu tempo hari, beberapa oknum petani sawit, mengatas namakan petani sawit plasma, berunjuk rasa di kantor Pemda Pesisir Barat pada hari senin (27/02/2022).
Mereka mengkalim PT. Karya Canggih Mandiri Utama (KCMU) di Kabupaten Pesisir Barat tidak memiliki izin, selain itu sejumlah oknum tersebut meminta perusahaan mengembalikan sertifikat tanah mereka.
Terkait hal beberapa tuntutan yang di sampaikan oleh sejumlah oknum yang mengatakan masyarakat di depan kantor pemkab Pesisir Barat Penasehat Hukum PT KCMU Sarhani, angkat bicara.
“Sebenarnya antara masyarakat plasma dengan PT KCMU tidak ada permasalahan, tidak ada lagi persoalan dengan perusahaan seperti yang isu beredar saat ini”, ucap Sarhani Rabu (01/03/2023) di Lokasi perkebunan sawit plasma, pekon ulok mukti, Pesisir Barat, Lampung.
Dalam kesempatan langsung Rabu (01/03/2022) sejumlah Media menanyakan, Lantas kalau tidak ada masalah antara perusahaan dengan petani plasma, lalu siapa yang berunjuk rasa kemarin, benarkah demo kemarin hanya kepentingan oknum saja ?
” Saya tidak mau beropini terlalu jauh, biarkan masyarakat yang menilai, hanya saja, saya beranggapan, para pengunjuk rasa yang melakukan demo di kantor Pemkab Pesisir Barat tempo hari, itu hanyalah Oknum yang mengatas namakan petani sawit Plasma”, ujar Sarhani.
Lanjut Sarhani menjelaskan, dalam PT KCMU itu ada dua jenis lahan, yakni lahan inti dan lahan Plasma, yang dimaksud lahan inti merupakan lahan aset perusahaan yang di beli dari masyarakat secara Legal.
Kemudian lahan Plasma, kata dia, masyarakat yang pernah bermitra dengan perusahaan, akan tetapi mereka sudah berdiri sendiri, tidak ada ikatan lagi dengan perusahaan.
Kemudian, terkait dengan Sertifikat Tanah, Sarhani menjelaskan, masalah sertifikat tanah milik warga yang tergabung dalam Plasma itu, baik Salinan maupun yang Asli, sudah dikembalikan sejak lahan tersebut diambil alih oleh masyarakat.
Memang benar kata dia, ada sebagian sertifikat yang belum diberikan, karena dari pihak masyarakat sendiri belum mengajukan permohonan.
“Kendati demikian, pihak Perusahaan selalu memiliki itikad baik untuk mengembalikan sertifikat tersebut,” imbuh Sarhani.
“Jadi bagi siapa saja yang merasa sertifikat tanahnya masih di Perusahaan, bisa diambil kapan saja, namun dengan ketentuan masyarakat yang bersangkutan harus mengajukan permohonan, karena terkait administrasi”, jelas dia.
“Nanti, setelah diajukan pihak perusahaan akan memeriksa data yang bersangkutan. Sebab masyarakat dahulu mempunyai utang piutang terkait biaya perawatan, dan biaya pengelolaan dengan sistem kredit ke Perusahaan”, jelasnya lagi.
Sambungnya, “Kalau nanti ternyata masih ada tunggakan dengan perusahaan, artinya ada besaran uang yang harus dilunaskan, jika memang dalam pemeriksaan sudah tidak ada sangkutan, maka sertifikat tanah langsung kita kembalikan”.
Lanjutnya, “Jadi kalau, oknum yang kemarin menuntut terkait sertifikat itu tidak benar, ini hanya narasi yang dihembuskan oleh sekelompok orang, agar seolah-olah ada permasalahan masyarakat dengan pihak perusahaan, terlebih mereka hanyalah oknum yang mengatasnamakan Plasma,” ujar dia.
Sarhani juga menjawab terkait isu, bahwa perusahaan mengunakan jasa preman untuk mengamankan perkebunan, ” itu hanyalah isu murahan yang dihembuskan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, agar seolah-olah perusahaan bersikap arogan,” ucapnya.
Kalaupun ada keramaian di dalam perkebunan itu wajar, sebab perusahaan mempunyai devisi, pengawas dan sekuriti yang bertanggung jawab terhadap keamanan perusahaan.
Bahkan kata dia, pihak perusahaan selalu berusaha agar bisa membantu perekonomian masyarakat, terlebih bagi petani yang tidak memiliki lahan perkebunan, dengan sistem kemitraan bagi hasil.
Lebih lanjut Sarhani menjelaskan, bahwa sistem bagi hasil disini adalah, perusahaan menerapkan skema 40: 60, “artinya 40 persen hasilnya untuk perusahaan dan 60 persen hasilnya untuk petani yang mengelola,” tandasnya.
Di tempat yang berbeda, berkesempatan mewawancarai salah satu petani plasma, yaitu saudara “MA”.
MA ditanya masalah sertifikat, apakah ada masalah terkait sertifikat tanahnya dengan perusahaan, kemudian MA menjelaskan, kalau dirinya sama sekali tidak pernah merasa ada permasalahan dengan pihak PT KCMU.
“Enggak ada masalah, saya rasa aman-aman saja, yang ada tanah saya diambil sama oknum masyarakat , jelas-jelas saya ada sertifikat, tapi tanah saya diklaim oleh oknum tersebut”, ucapnya.
Lanjut MA, “Pihak perusahaan PT KCMU sendiri tidak pernah mengambil tanah milik masyarakat, yang menyerobot atau mengklaim tanah masyarakat itu adalah oknum tertentu, saya sudah pegang duplikat sertifikat atas alas hak objeknya sejak lahan perkebunan sawit Pelasma di serahkan pada sekitar tahun 2009 namun baru sekitar dua tahun objek lahan di klem orang lain sampai sa’at ini oleh oknum yang ingin mengambil keuntungan. Saya sendiri adalah korban dari oknum, lahan sawit saya diambil oleh oknum tersebut”, ucap MA sedih.
Terakhir MA berharap, “Harapan saya, tanah saya bisa di kembalikan oleh oknum itu jika hukum benar benar di tegakkan dan dapat berpihak adil kepada masyarakat lemah, karena itu merupakan harta warisan peninggalan orang tua saya yang sudah meninggal. Dan saya berharap pihak KCMU dapat membantu menyelesaikan ini”, tandas MA petani sawit yang mengaku haknya dirampas oleh oknum.
Pewarta: Suroso






















