Pemerintahan

Kepala Bappenas : 6 Rekomendasi Dalam Musrenbang Provinsi Sulut

IdentikPos.com, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, Bappenas telah mengidentifikasi keserasian antara fokus pembangunan RKP Tahun 2022 dengan isu-isu strategis Provinsi Sulawesi Utara.

Hal ini diucapkan saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan penyususnan RKPD, yang dilakukan secara virtual pada Rabu, 21 April 2021.

“Contohnya isu penurunan kinerja ekonomi daerah di beberapa sektor jasa, adanya inflasi daerah, dan belum dapat dikelolanya KEK Bitung karena permasalahan lahan,” ujar Menteri.

Menteri menilai, Isu ini sangat relevan dengan fokus pembangunan bidang industri, pariwisata, dan UMKM, dimana di Provinsi Sulawesi Utara sendiri terdapat banyak jenis komoditas unggulan yang dapat dioptimalkan melalui hilirisasi agar meningkatkan nilai tambahnya.

Selain itu, isu kurangnya fasilitas pendukung kegiatan nelayan, termasuk infrastruktur ketenagalistrikan, yang mengakibatkan terkendalanya pemenuhan produksi sektor perikanan, dinilai cukup relevan dengan fokus pembangunan bidang industri, infrastruktur, ketahanan pangan, dan UMKM.

Isu strategis lainnya adalah risiko bencana di Sulawesi Utara yang secara keseluruhan berpengaruh terhadap pemulihan perekonomian Sulawesi Utara pada tahun 2022.

Menteri mengatakan, sinergi berbagai pihak diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi Provinsi Sulawesi Utara.

“Untuk itu, Bappenas merekomendasikan beberapa rumusan prioritas daerah berdasarkan isu strategis yang telah disepakati bersama di forum sebelumnya,” jelas Menteri.

Rekomendasi pertama, Provinsi Sulawesi Utara harus mempercepat pengembangan hilirisasi industri pengolahan dan SDA melalui pemanfaatan dan keterpaduan pembangunan infrastruktur.

Kedua, Provinsi Sulawesi Utara harus memprioritaskan pemenuhan infrastruktur dasar, ekonomi, dan konektivitas wilayah untuk pemerataan pembangunan dan distribusi hasil perikanan.

Ketiga, Provinsi Sulawesi Utara wajib memberdayakan masyarakat lokal untuk dapat berpartisipasi dalam sektor-sektor ekonomi yang berkembang.

Keempat, Provinsi Sulawesi Utara wajib membangun sumber daya manusia yang difokuskan pada peningkatan kualitas, kuantitas, dan akses terhadap kesehatan dan Pendidikan.

Kelima, Provinsi Sulawesi Utara harus melatih tenaga kerja lokal sesuai dengan peluang pasar kerja pada sektor-sektor perekonomian, dan yang terakhir.

Keenam, Provinsi Sulawesi Utara harus memperkuat upaya mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana sesuai dengan tipologi bencana daerah.

 

Pewarta: Yahman Efendi

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button