Demokrat Minta Gerombolan Moeldoko Harus Minta Maaf ke Rakyat dan Presiden RI

Sabtu, 3 April 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

IdentikPos.com, Jakarta- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat akhirnya memberikan respon atas adanya permintaan pelaku KLB Ilegal Sibolangit ataupun relawan Jokowi agar DPP Partai Demokrat meminta maaf kepada Presiden RI Ir Joko Widodo.

Dalam pernyataanya Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjelaskan, bahwa gerombolan Moeldoko yang harus minta maaf kepada rakyat dan Presiden RI.

“Mereka mesti minta maaf kepada rakyat, karena dua hal. Pertama, sudah membuat bising ruang publik dengan narasi-narasi bohong dan fitnahnya. Tidak ada nilai positif yang bisa diambil dari perilaku gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini. Tidak ada nilai-nilai demokrasi yang bisa diteladani. Justru gerombolan Moeldoko selama dua bulan ini mempertontonkan perilaku yang tidak menaati hukum dan mengabaikan etika, moral, serta kepatutan,” kata Herzaky Mahendra Putra Pada Sabtu, (3/4/2021).

Lebih lanjut dia menyampaikan, yang kedua, mereka hanya membuat para pejabat negara, pelayan masyarakat, di Kementerian Hukum dan HAM menghabiskan energi, waktu, dan keahlian mereka untuk hal yang sia-sia.

“Sudah jelas sejak awal kalau KLB ilegal Sibolangit ini tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun aturan internal Partai Demokrat yang sudah disahkan oleh Negara. Masih saja gerombolan Moeldoko ini memaksakan diri dan membuat waktu para pejabat Kemenkumham yang seharusnya bisa lebih produktif untuk kepentingan rakyat, jadi tersita untuk meneliti dan mempelajari berkas-berkas mereka,” ujarnya.

Kalau kepada Presiden, sudah jelas. KSP Moeldoko seharusnya fokus pada tugasnya membantu presiden. Malah kemudian sibuk dengan ambisi pribadinya.

“Kalau memang masih ada waktu luang, mengapa tidak digunakan buat membantu Presiden dengan lebih intens dan serius? Presiden saja benar-benar totalitas berusaha menyelesaikan masalah pandemi dan ekonomi saat ini, maupun berbagai permasalahan bangsa lainnya. Ini ada orang dekatnya, malah sibuk bermain di luar,” terangnya.

Baca Juga :  Lagi, Aksi Kekerasan Wartawan Terjadi di Jakarta Timur, Chepi : "Kita Akan Kawal Proses Hukumnya"

Kemudian gerombolan Moeldoko juga harus minta maaf kepada Presiden. Karena menurutnya, bolak-balik membawa-bawa nama Presiden dalam berbagai kesempatan.

Bahkan dia mengatakan, gerombolan Moeldoko mencoba membenturkan Presiden dengan Partai Demokrat yang sah, di bawah kepemimpinan AHY.

“Padahal, Presiden Joko Widodo hubungannya sangat baik dengan Partai Demokrat. Kami pun sama sekali tidak pernah menuding keterlibatan Bapak Presiden dalam gerakan yang menimpa kami kemarin. Yang kami sampaikan adalah adanya usaha mencatut nama Bapak Presiden,” tegasnya.

Pihaknya mempersilahkan mengecek di jejak digital pernyataan Ketum PD AHY, Sekjen PD Teuku Riefky Harsya, maupun dirinya selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis merangkap Koordinator Jubir dan Jubir resmi Partai Demokrat terkait ini.

“Jadi, gerombolan Moeldokolah pelaku KLB Ilegal Sibolangit yang harus minta maaf ke rakyat dan Presiden Joko Widodo. Bukan malah kami yang diminta untuk minta maaf ke Presiden,” tandasnya.

(*/RED)

Facebook Comments Box

Berita Terkait

Bupati Dendi Ajak Asosiasi Perumahan Percepat Pembangunan Permukiman di Pesawaran
Himpunan Kerukunan Jawa-Sunda-Madura Se-Papua Berikan Dukungan dan Apresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni
Rapat Paripurna Istimewa, Catatan Perjalanan 18 Tahun Kabupaten Pesawaran
DPRD Pesawaran Usulkan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil PSU 2025
Pemkab Pesawaran Terus Mematangkan Rencana Pengembangan KEK Pariwisata Teluk Pandan
Dirjen Perdagangan Resmikan Pasar Tematik di Lampung Barat, “Konsep Paling Terintegrasi di Wilayah Sumatera Bagian Selatan”
Bupati Dendi Hadiri Musorkab I ESI Pesawaran 2025, Dorong Pengembangan Bakat Anak Muda Lewat E-sports
Pemkab Pesawaran Konsisten Wujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 22 Juli 2025 - 21:36 WIB

Bupati Dendi Ajak Asosiasi Perumahan Percepat Pembangunan Permukiman di Pesawaran

Jumat, 18 Juli 2025 - 14:44 WIB

Himpunan Kerukunan Jawa-Sunda-Madura Se-Papua Berikan Dukungan dan Apresiasi Pj Gubernur Agus Fatoni

Kamis, 17 Juli 2025 - 22:06 WIB

Rapat Paripurna Istimewa, Catatan Perjalanan 18 Tahun Kabupaten Pesawaran

Jumat, 4 Juli 2025 - 19:31 WIB

DPRD Pesawaran Usulkan Pengesahan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil PSU 2025

Rabu, 25 Juni 2025 - 15:55 WIB

Pemkab Pesawaran Terus Mematangkan Rencana Pengembangan KEK Pariwisata Teluk Pandan

Berita Terbaru